.jpg)
JUSTISI.ID || KARAWANG - LBH GMBI Distrik Karawang diwakili oleh Advokat Apep Nurhidayat,. SH. dan rekan menyampaikan keprihatinan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Rolling Hills Karawang. Berdasarkan laporan dan bukti yang telah kami terima, terdapat indikasi kuat bahwa pihak pengembang telah mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan berusaha mengakali konsumen demi meraih keuntungan sebesar-besarnya kemarin. 26/12/2024
Menurut "Apep tindakan tersebut bukan hanya merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap industri properti. Kami mendesak pihak Rolling Hills Karawang untuk segera memberikan klarifikasi dan mengambil langkah nyata guna memperbaiki situasi ini.
"Kami mendorong otoritas terkait untuk melakukan investigasi mendalam demi memastikan hak-hak konsumen terlindungi sebagaimana mestinya. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang transparan, jujur, dan sesuai dengan janji yang telah disampaikan oleh pengembang", ujar Apep
Sementara itu di tempat yang sama, Rahmat Soepardi sekertaris DPD LSM GMBI Karawang dalam pernyataan nya berkomitmen untuk terus mendukung dan mendampingi konsumen dalam memperjuangkan hak-hak mereka hingga tercapai keadilan.
Rahmat juga menilai tindakan dari Rolling Hills Karawang ini berpotensi sebabkan banyak kerugian untuk konsumen sehingga mencurigai apabila ini saja mampu mereka lakukan maka sangat memungkinkan adanya indikasi kuat terkait potensi permasalahan dalam aspek perizinan yang melibatkan Rolling Hills Karawang.
"Kami dan rekan LBH GMBI berkomitmen akan mengusut sampai tuntas perihal Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdalalin), dan dokumen lain yang relevan", ujar Rahmat menegaskan
Atas dasar kekhawatiran tersebut lanjut Rahmat, kami telah memutuskan untuk menginisiasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Karawang. Dalam rapat tersebut, kami akan mengundang semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, instansi teknis, serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), untuk bersama-sama mengkaji potensi pelanggaran dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen", jelasnya
Rahmat juga meminta agar isi perjanjian yang diberlakukan oleh Rolling Hills Karawang dapat ditinjau secara mendalam untuk memastikan tidak ada ketentuan yang melanggar hak-hak konsumen atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
"Langkah ini kami ambil sebagai bentuk tanggung jawab untuk melindungi konsumen masyarakat bawah khususnya serta mendorong transparansi di sektor properti. Kami berharap pihak-pihak terkait dapat bekerja sama secara konstruktif untuk menyelesaikan persoalan ini demi kepentingan masyarakat luas
Kami akan terus memantau perkembangan dan memberikan informasi terkini kepada publik mengenai hasil (RDP) ini", pungkasnya
(red)
